0
Dikirim pada 23 Februari 2015 di Uncategories



Bisnis di bidang jasa pengiriman barang memiliki prospek yang bagus. Hal ini dikarenakan oleh gaya hidup di masyarakat saat ini yang lebih menyukai belanja online, dimana barang-barang hasil transaksi akan dikirimkan langsung ke alamat tujuan. Lalu sebagai sebuah bisnis, tentu memerlukan ijin usaha. Karena itulah, kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengurus perijinan usaha jasa pengiriman barang tersebut.

Pada dasarnya, tata cara pengurusan ijin usaha jasa pengiriman barang telah diatur dalam peraturan perundangan-undangan yang mendasari bidang usaha tersebut, yaitu berupa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/04/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi. Dan nampaknya inilah aturan terbaru yang masih berlaku hingga sekarang.

Dalam hal penerapannya, secara teknis pengurusan ijin jasa pengiriman  barang atau jasa kurir ini terdiri dari persyaratan administratif dan mekanisme perijinan. Dan berikut uraian secara lebih detail tentang kedua hal tersebut.

Untuk mendirikan sebuah usaha jasa pengiriman barang, ada ketentuan persyaratan administratif, dimana secara umum dijabarkan sebagai berikut  :

  1. Badan hukum Indonesia dimana salah satu bidang usahanya melakukan penyelenggara jasa titipan dan telah disyahkan oleh kementerian hukum dan ham
  2. Foto copy nomor pokok wajib pajak (NPWP);
  3. Akta pendirian usaha (PT) / notaris
  4. Tanda daftar perusahaan KTP pimpinan perusahaan
  5. Surat keterangan memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) buah timbangan 0 s.d 30 kilogram sampai dengan ketelitian 100 gram
  6. Rencana kerja 5 tahun (business plan) penyelenggara jasa titipan
  7. Surat keterangan domisili

Adapun mekanisme atau tata cara pengajuan ijin pembukaan kantor cabang berdasar peraturan tersebut yaitu :
1.    Mengajukan permohonan tertulis kepada pemerintah daerah
2.    Melengkapi persyaratan sesuai ketentuan sebagai berikut :

  • Surat pengangkatan pimpinan kantor cabang oleh kantor pusat penyelenggara
  • Fotocopy Surat Ijin Penyelenggaraan jasa titipan (SIPJT)
  • Fotocopy Surat ijin Tempat Usaha (SITU)
  • Surat rekomendasi pendirian kantor cabang dari pemerintah daerah


Itulah beberapa persyaratan administratif yang diperlukan dalam mengurus izin usaha jasa pengiriman barang atau jasa titipan, berikut mekanisme apabila akan membuka kantor cabang di daerah.
 



Dikirim pada 23 Februari 2015 di Uncategories
comments powered by Disqus
Profile

“ Haji/Hajjah Irwan ini masih belum mau dikenal orang, mungkin masih malu. “ More About me

Page
Categories
Statistik
    Blog ini telah dikunjungi sebanyak : 46.139 kali


connect with ABATASA